Ganti (B)untung Korban : Apa Strategi Lapindo!?.

Beginilah beritanya :Demikian ditegaskan General Manager, Imam P Agustino saat membacakan hasil putusan dari Lapindo Pusat yang dibacakan oleh Yusuf Martha di hadapan ribuan warga Desa Siring, Kedungbendo dan Renokenongo di halaman Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (4/12) sore.
Berdasarkan kesepakatan bersama, maka Lapindo bersedia membeli melalui proses jula beli dengan harga antara lain, Harga tanah sebesar Rp 1.000.000/m2, bangunan sebesar Rp 1.500.000/m2 dan tanah sawah sebesar Rp 120.000/m2. Pertimbangan nilai jual beli itu telah mencakup nilai ekonomi, sosial dan psikologi.
“Semua ini dilakukan oleh Lapindo sebagai rasa kepedulian sosial kepada warga, karena tetap ingin bersama warga dalam menghadapi bencana semburan lumpur dan Lapindo tidak akan meninggalkan Sidoarjo sebelum tanggung jawab selesai,”ujarnya.
Dikatakannya, semua hasil persetujuan itu akan mendapatkan dari Bupati Sidoarjo terlebih dahulu selaku anggota Tim Pelaksana Timnas PSLS. Untuk selanjutnya, pelaksanaan jual beli akan dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi dan diharapkan akan selesai sampai dengan masa kontrak dua tahun, sehingga pembayaran jual beli dapat dilakukan sebelum masa kontrak tersebut berakhir.
“Pembayaran akan kami lakukan dengan segera melakukan koordinasi dan klasifikasi data dan pelaksanaannya akan kami lakukan sesuai ketentuan per UU an yang berlaku,” katanya.

——-

Berita itu sedikit menyejukkan, tapi karena saya pernah bekerja di urusan pertanahan, maka berita ini dan peluang kemungkinan lain menjadi rasa-rasanya kurang bisa percaya. Semoga salah. Sama ketika saya tidak percaya bahwa pipa 17 km digunakan untuk mengalirkan lumpur ke laut Madura, yang kadang saya komentari sedikit di blog dongeng Geologi. Mengapa?. Yah karena lumpur sepekat itu mau dialirkan melalui pipa (artinya dengan mengandalkan gaya gravitasi dan dorongan lumpur) –> anak nggak sekolah saja akan tahu itu bohong. Dan yang sering membuat hati kecil prihatin, begitulah perilaku terhadap rig, terhadap tanggul, terhadap sungai porong dan terhadap banyak wacana. Apakah Lapindo juga akan berbuat demikian. Menganti kerugian yang ditimbulkan oleh ulah dan bencana kecerobohan itu karena ingin menghemat U$100 ribu dollar sehari, sekarang malah menuai badai . Weleh…weleh… ini mission is not vision. Perusahaan adalah binatang ekonomi kapitalis yang akan (kalau) bisa menelan siapapun. Strategi marketing adalah strategi persepsi untuk memperdayakan konsumen dibungkus keunggulan produk. Intinya hanya untuk memenangkan persaingan. Teori manajemen yang canggih sekalipun, dasarnya adalah pisau analisis untuk memperdayakan lawannya.

Hanya kearifan, yang membuat pedang tajam “Musashi” menjadi manfaat.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen skenario Lapindo. Aku neh tidak berprasangka, tapi kemungkinan ini logis saja untuk dipertimbangkan. Lapindo bukan perusahaan ecek-ecek. Untuk membuktikannya, coba cek ke penduduk di sana, adakah tanah pembebasan sudah dilakukan dengan benar oleh Lapindo kepada seluruh penduduk desa yang tanahnya jadi lahan pengeboran atau jadi milik konvensi Lapindo(tanya sebelum tragedi berlangsung). Apakah emang Lapindo itu perusahaan yang tergolong good corporate atau musuhnya wirosableng.

Banyak hal harus dipertimbangkan Lapindo, ini sebagian kecil yang menurut saya ada dalam grand strategy-nya :

1. Strategi plan B untuk menunda resiko gagal karena ternyata skala musibah yang dianggap seupil, ternyata berkembang di luar perkiraan. Perhatian bahwa ini musibah akibat gempa bumi di Yogya; kegagalan pengeboran, stuck masih baru bisa tahap sedikit terlupakan. Namun, karena skala musibah membesar terus. Walaupun ada niat baik, tapi jelas ini sangat memberatkan Lapindo.
2. Mr. Lapindo Brantas & Co harus berusaha untuk mengelak seluruh kewajiban yang mungkin menjadi bebannya. Tanggung jawab populis harus diambil karena latar belakang pemilik dan lain-lainnya. Ketika Lapindo dijual tanpa ba-bi-bu bla-bla-bla, adalah indikasi kedua bahwa ada sesuatu dibalik sesuatu. Untung Bapepam masih punya hati nurani. Penjualan dibatalkan. Strategi ini kurang mantap. Perlu plan B, C, D, sampai Z. Wah ini terlalu berprasangka.
3. Lapindo Brantas & Co seharusnya berjuang seapik dan secerdas mungkin untuk membuat perusahaan berada pada kondisi kolaps, kalau perlu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, atau lenyap ditelan bumi. Ini merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mengelak dari tanggung jawab. Kalau mungkin, kepala proyek dan para insinyurnya menjadi “the hollowman” atau pura-pura orgil agar bebas dari jerat hukum. Tapi, ini plan Z saja. Butuh keajaiban, jadi agak terlalu sulit.
4. Lapindo Brantas & Co harus mendisain dan berusaha sekeras mungkin agar semua ini harus ditangani oleh Pemerintah, skala bencana harus menjadi bencana besar dan lebih besar lagi biar pengelolaannya dikerjakan oleh Pemerintah. Pertama, karena memang berat jika dibebankan ke Lapindo terus menerus dan kedua Lapindo akan rusak dong keuangannya kalau ini menjadi beban tanpa hasil. Ini benar-benar editansil. Jadi, karena sudah memang cukup besar bencananya, maka perbesar saja sekalian. Ini akan membuat Pemerintah, mau tidak mau akan turun tangan. Apalagi secara teknis, memang ukuran musibah masih unpredictable. Maka tidak perlu lagi ngurusin bagaiama mengatasi semburan lumpur. Yang ada hanya mengendalikan saja.Buang itu pompa, rig, dll dari pikiran dan fakta. Fokus saja dengan pertimbangan berikutnya (politis, hemat, dan aman).
5. Lapindo Brantas & Co harus mendisain dan berusaha agar asset-asset yang berkaitan dengan harta publik seperti jalan raya, jalur kereta api, pipa gas (dikelola BUMN) harus menjadi beban negara. Kalau ini jadi beban Lapindo, emangnya apaan sih. Logika dikitlah, emang uangnya dari nenekmu?. Jadi ini sangat terkait dengan skala bencana dan posisi pemiliknya yang kebetulan juga adalah birokrat dan pengusaha top negeri ini. Emangnya Pemerintaah bisa lepas tangan?. Ho..ho… kagaklah. To, birokrat juga yang lalai mengawasi. Emangnya yang ngasih ijin itu siapa?.
6. Lapindo Brantas & Co harus mendisain dan berusaha agar seluruh ganti rugi yang harus dibayarkan ke rakyat Lapindo yang menjadi korban semburan lumpur ditunda selama mungkin. Masih untung ada strategi memberi uang kontrak 2 tahun untuk korban dulu itu. Maka itu harus dimanfaatkan juga untuk menunda pembayaran. Berangkat dari sini, bila skala musibah sudah semakin membesar dan seluruh usaha yang dilakukan untuk menghentikan lumpur sudah dihentikan, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka : Pemerintah akan menggelontorkan dana rakyat yang dititipkan padanya untuk menyuntik ke korban, mengalihkan biaya penggantian sarana dan prasarana menjadi beban negara. Nah, manajemen harus mempertimbangkan seksama, cukupkah waktu 2 tahun. Nantinya, 2 tahun + demo 3-4 bulan, waktu pemilu, dan lain-lain, korek APBN, APBD, cek siapa DPR, DPRD. Siapa bisa membungkam siapa. Ya… bisalah diatur……

Untuk itu apa yang harus dilakukan. He…he… siapa bisa mempengaruhi siapa?. Benar salah tidak lagi penting!. Coba lihat saja, perhatikan baik-baik. Siapa yang harus bersuara di DPR, di media, di bidang teknik, dan pejabat terkait dan yang dikait-kaitkan. Buatlah communication workflow yang canggih (sewa konsultan ya), agar goal ini tercapai. Kalau Lapindo tidak mau “mengikuti” saran di atas :”stupid lah“. Tapi, saya yakin mereka so smart, jadi masih banyak lagi yang belum bisa saya baca.

Kalau ini tidak mau dan tidak akan dilakukan Lapindo… he..he… buat saya imposibel. Perusahaan, sekali lagi adalah binatang ekonomi yang tidak akan membiarkan dirinya kurus kering hanya karena kefatalan yang terjadi. Seluruh proses untuk membalikkan keadaan harus dilakukan. Semua akan menjadi kondisi darurat (darurat by disain).

Mengapa pikiran ini ada?. Simpel kok. Manusia itu, pemilik segala akal. Tak kan mau membiarkan dirinya hancur sendirian, akan membangun kondisi-kondisi logis untuk mengelakkan dari resiko dari buah yang ditanamnya. Jadi, episode berikutnya sebenarnya telah mulai dibuka layarnya.

Kita lihat saja episode berikutnya. ALANGKAH BAHAGIANYA JIKA PEKIRAAN (WARNING) INI ADALAH SALAH.

Catatan tambahan : Hari ini, 12 Desember 2006, dugaan saya benar. Berita dari hudmudflow.wordpress menjelaskan : Jika Lapindo Tak Sanggup Pemerintah Akan Ambil Alih. Yah… memang itu yang didisain….