NPSN – Nomor Pokok Sekolah Nasional Masih Harus Dibenahi.

Ide yang bagus dan benar-benar berguna.  Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) memungkinkan data tersusun dan lebih terintegrasi.  Tentu pula begitu harapan dari Diknas terhadap website on line data ini.  Sama juga, muncul keinginan memeriksa, apakah data yang masuk ke dalam sistem ini benar atau tidak.  Pengalaman melihat data Kode Pos Indonesia, yang tampaknya struktur penginputan belum divalidasi dengan baik, ternyata juga hal yang sama saya temui di NPSN.

Pengelompokan sekolah Negeri dan Swasta.

Dari rekapitulasi data sekolah negeri dan swasta, data belum terkelompok dengan baik.  Misalnya ada sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) Swasta (MIS), tetapi masuk dalam kelompok Negeri.  Tentu saja ini membuat data akumulasi (rekapitulasinya menjadi salah).

Misalnya : NPSN 30105297 MIS AL ANWAR, JL. KHATULISTIWA GG.PARWASAL Status : Negeri
dan ratusan (mungkin ribuan NPSN) yang berada pada kelompok yang keliru.
Kekeliruan ini dapat menimbulkan kesimpulan jumlah yang keliru pula, dan akhirnya tentu saja bisa membuat pengambilan keputusan yang salah atau asumsi yang salah pula.

Tampaknya memang ada usaha untuk menstandarisir cara penulisan, misalnya SD Negeri ditulis SDN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri ditulis MIN dan Swasta ditulis MIS. Tapi tidak seluruhnya, jadi memang validasi input tidak dipakai dalam proses penginputan. Ada sebagian data ditulis dengan jenis lembaga (seperti SD, SMP, SMA, MI, Mts, MA) ada juga yang langsung ditulis nama lembaganya. Misal :
20237091 – Asaidiyah – karawang – Swasta (menjadi tidak jelas ini Mts ataukah SMP)?. Hal yang sama saya temui juga untuk kelompok sekolah lainnya. Karena ketidak jelasan ini, kemudian perburuan saya lanjutkan ke data Depag yang bisa ditemui di site yang tampaknya sih, sudah lebih terbina dan terolah dengan baik. Lucu ya, Depag untuk urusan data pendidikan ini tampaknya lebih baik dari Diknas. 🙂

NPSN (Diknas) dan NSM (Depag).

Ternyata Depag sudah punya NSM. Entah singkatan dari apa, mungkin Nomor Sekolah Madrasah.
Data depag sudah jauh lebih rapi, meskipun yang bisa didonlot dalam bentuk file pdf. Jadi tidak interaktif seperti yang didisain oleh Jardiknas.

Namun, yang menurut saya penting adalah kerjasama data untuk melihat Indonesia secara baik. Kalau Diknas punya NPSN dan Depag sudah punya NSM, menurut saya seeh, ngapain NPSN dibuat untuk kelompok Madrasah dan Ponpes. Mengapa nggak ikutin saja standar Depag yang tampaknya juga sudah didisain nasional.
Lain soalnya kalau data Depag belum didisain secara nasional. Tapi kalau sudah, ya pakailah dan masukkan dalam sistem terpadu. Jadi link data Depag dan Diknas bisa saling berkolaborasi. Bukannya masing-masing membuat data sendiri untuk link-link terkait.
Atau emang susah ya berbagi proyek data ?    😀

Ketika komputasi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, maka usaha mengintegrasikan, setidaknya harus mempertimbangkan data-data pihak lainnya dan memanfaatkan semaksimal mungkin.  Boleh jadi, selain punya kode sendiri, seharusnya (menurut saya) harus punya peta data dari sistem informasi lain.  Jadi, setidaknya ada Internal Code, Eksternal Code, General Code, sehingga peta data antar bagian bisa disatukan.

Tapi, ya maklum saja, Indonesia kan terdiri dari beragama suku bangsa dan berbeda.

Perbedaan adalah rahmat, jadi berbeda data juga kan gpp… 😦

(alasan yang nggak nyambung !)

Adakah data NPSN yang dobel?

Soal duplikasi data, berdasarkan pengalaman sering terjadi karena lemahnya validasi penginputan dan keengganan memeriksa apakah data sebelumnya sudah masuk atau tidak.  Apalagi kalau searching data tidak cukup memadai, kemungkinan data dobel bisa terjadi.

Untuk NPSN, saya percaya bahwa kode NPSN tidaklah dobel, tapi kalau untuk data yang sama punya dua kode NPSN, wah ini musti diperiksa dulu deh.

Misalnya data :

20606055 dan 20606056 (SDN CIBAWANG, JL. PASDA KM.7, Negeri) di Kab Serang ini dua SDN (Cibawang 1 dan 2) atau satu sekolah dengan dua nomor NPSN

10305738, SDN 05 LUBUK GADANG, Lubuk Gadang, Negeri

10306375, SDN 05 Lubuk Gadang, koto Balingka, Negeri

10306376, SDN 05 LUBUK GADANG, Lubuk Gadang, Negeri

10805723, SDN 5 RAJABASA LAMA, RAJABASA LAMA, Negeri

10809386, SDN 5 Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Batu, Negeri

10306036, SDN 60 Lembah Binuang, Desa IV Pir Ophir, Negeri

10306682, SDN 60 Lembah Binuang, Desa IV Pir Ophir, Negeri

Di atas hanyalah contoh-contoh data yang menurut saya membingungkan dan dari data ini saya menarik kesimpulan bahwa masih ada sekolah-sekolah yang memiliki NPSN yang sama.  Saya tidak tahu persis jumlahnya (capek sih memeriksanya, kecuali kalau dikasih bagian proyeknya  … 😀 ) tapi yang jelas kesalahan seperti ini bisa menyebabkan dobel anggaran, dobel biaya, dan… he…he… tau sendirilah…

Semoga tidak.  Dan mudah-mudahan hal seperti ini bisa dijelaskan dan kalau memang salah.. yo rapihkan dunk… 😀