Buku Murah : Kebijakan Populis atau Pragmatis

Ada cita-cita mulia, pendidikan harus murah, buku harus murah, dan kalau bisa segalanya tidak usah bayar untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu sama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan buku yang murah, maka setidaknya biaya mahal pendidikan yang diakibatkan oleh buku bisalah sedikit teratasi. Itulah harapan Presiden RI yang digodok oleh superman pendidikan pemerintah saat ini : Depdiknas.

Kebijakan berpihak pada rakyat kecil, miskin, papa dan harus sekolah ini tentunya layak untuk disambut baik. Pendidikan gratis juga telah menjadi bagian dari kampanye politik, khususnya pilkada dan sangat boleh jadi juga untuk 2009 nanti. 😀

Survey yang dilakukan oleh CRC Sektor Pendidikan – ICW tentunya hal yang layak dipertimbangkan juga. Rata-rata total besarnya tiap pungutan pada orang tua murid
oleh SD negeri di epat daerah (dalam rupiah)

Jenis Pungutan………………… Rp…….Prosentase
Uang Infak…………………….30863………2.04%
Uang Kebersihan…………….18535………1.22%
Uang Buku Ajar……………..114821………7.58%
Uang Buku Tumpukan………56777………3.75%
Uang Fotocopy………………. 21755………1.44%
Uang Olah Raga………………61680……..4.07%
Uang Pergantian Kepsek……20107……..1.33%
Uang Perpisahan…………….26755………1.77%
Uang Study Tour…………….191342…….12.62%
Uang Perpustakaan………….43154…….. 2.85%
Uang SPP/Komite Sekolah…187570…….12.37%
Uang LKS dan Buku Paket..205673…….13.57%
Uang Daftar Ulang…………..59772…….. 3.94%
Uang Ujian…………………….34909…….. 2.30%
Uang Bangunan…………….235804 ……15.56%
Uang Pendaftaran Sekolah..206225…….13.61%
Grand Total……………….. 1515742 …..100.00%

13,57% biaya pendidikan dari orang tua adalah biaya buku.  Biaya yang begitu mahalnya bagi usaha mencerdaskan anak bangsa, sehingga layak dikikis dan kalau perlu dibebaskan dunk.  Soalnya kalau biaya Uang pendaftaran sekolah, biaya uang pergantian kepsek (apa pula ini?), uang bangunan, uang perpisahan, jelas ini adalah fixed cost yang tak mungkin diganggu gugat.  Apalagi biaya studi tour.  Tanpa biaya ini, manalah mungkin anak yang seumur hidupnya belum tentu diajak tour orang tuanya bisa pergi berwisata.

Biaya pendidikan lain, yang justru terselubung adalah biaya transportasi anak ke sekolah, khususnya tentu kota besar, biaya jajan anak di kantin sekolah juga menyerap biaya yang sangat tinggi. Biaya pendidikan memang nggak mungkin gratis, tapi kalau bisa seluruh kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan bisa diraih, sampai ke negeri Cina sekalipun… tapi kalau bisa ya murah.  Syukur-syukur bisa gratis !.

Pertanyaan kemudian, apakah buku harus murah.  Ya tentu, kalau bisa gratis !.  Cukuplah disediakan oleh Pemerintah dan laranglah orang tua atau anak untuk membeli buku.  Buku adalah juga sumber pengetahuan yang akan semakin membebankan kehidupan yang sudah susah ini.  Salah satu kesialan bangsa ini adalah banyaknya buku-buku yang diterbitkan oleh para penerbit di Indonesia yang menyebabkan buku menjadi mahal.  Buku dimonopoli oleh swasta, oleh para penerbit.  Para penulis menjual karyanya ke penerbit, lalu penerbit menjualnya dengan harga selangit.  Membuat orang tua semakin kelabakan.  Buku haruslah murah, kalau bisa malah gratis !.  Karena itulah, demi UUD 45 dan mencerdaskan bangsa, Pemerintah berbaik hati dan mulia untuk membeli copy right sehingga masyarakat bisa donlot sendiri kemudian memperbanyak, entah foto copy atau apa saja.  Yang penting bisa dipakai dan harus dipakai selama lima tahun.

Biaya pendidikan memang harus dianalisis dengan baik. Khusus mengenai buku yang menurut saya adalah komponen terpenting dalam pendidikan yang dengan buku menjadikan proses belajar, proses pencarian ilmu bisa berlangsung, maka biaya semestinya dikonsentrasikan juga pada usaha penambahan ilmu.  Namun, mencari atau membuat kebijakan populis bahwa buku adalah penyebab mahalnya biaya pendidikan adalah juga sikap pragmatisme.  Hasil survey pungutan sekolah jelas membuktikan bahwa biaya studi tour, biaya atau biaya seragam, biaya kaos kaki, sepatu, tas, transportasi, dan lain-lain jelas merupakan biaya langsung yang jauh di atas rata-rata.

Penggunaan dana BOS, DOP, DAK yang penuh tanda tanya seperti yang disitir ICW menunjukkan bahwa perhatian pemerintah masih pilih bulu.

Sama dengan perpustakaan, biaya tertinggi adalah bangunannya, bukan mendapatkan buku-buku bermutu dalam jumlah banyak dan uptodate.  Buku tetap terpinggirkan.  Buku terasa sebagai barang haram yang harus ditelan dan dipelajari, dicintai tapi sekaligus dibenci.

Copy Right.

Copy right buku, terutama buku ajar setahu saya hanyalah komponen kecil dari biaya produksi, dari sebuah proses industri yang menghasilkan buku.  Pembelian dan sekaligus usaha pembatasan pemerintah melalui Kepmen Nomor 2 diknas itu memerinci masalah perbukuan dengan asumsi-asumsi kuat yang berusaha memonopoli dan melihat penerbit sebagai salah satu komponen yang membuat biaya pendidikan mahal.

Komponen copy right itu sendiri kurang lebih hanya maksimum 10% dari harga sebuah buku.  Jadi bagaimana mungkin Pemerintah menganggap kalau 10% itu dihilangkan, maka harga buku bisa turun 50% !.

Apalagi kalau melihat hasil survey biaya pendidikan.

Rakyat tentu mengharap biaya pendidikan murah dan kalau bisa gratis, tapi seperti disinggung pada gambaran yang masih kasar di atas.  Mengarahkan pikiran masyarakat pada mahalnya harga buku sebagai sumber hambatan pendidikan rasanya tidak tepat.

Apalagi buku adalah komponen penting, lebih penting dari pungutan pergantian kepala sekolah 😥 atau uang bangunan.  Menyulut kebencian bawah sadar pada buku sebagai penyebab mahalnya biaya pendidikan tidaklah tepat.  Ada efek psikologi lain yang mendera bangsa ini.

Lalu, bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap seluruh komponen-komponen pendidikan lainnya yang seharusnya ditekan atau malah ditingkatkan kualitas dan sebarannya.   Kadang saya bertanya, mengapa Pemerintah begitu aktif mengajarkan masyarakat bahwa biaya pendidikan harus murah, mengapa buku harus murah.  Mengapa tidak gratis saja !.   Untuk orang miskin, jelas perlu.  Untuk kelas menengah dan mampu jelas tidak perlu.  Dan menurut saya, akan lebih baik lagi kalau tidak ada lagi orang miskin, kualitas bangsa ini yang harus meningkat.  Daya beli yang harus ditingkatkan, bukannya dipelihara pada murah dan harus tetap miskin sehingga harus dibantu.  Bangsa lain bisa, mengapa kita tidak ya!.

Dari data survey yang dikutip, rasanya rencana ini lebih bernuansa politiknya ketimbang kesungguhan Pemerintah untuk meningkatkan mutu dan sikap hidup (etos) bangsa.  Mudah-mudahan pikiran ini keliru.