Ayo : Mari Kita Membakar Buku !

Gara-gara juklak kurikulum diknas kemarin-kemarin itu (kurikulum berbasiskan kompetensi – KBK 2004) dan yang sekarang sudah ganti lagi menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan – 2007), maka sejumlah penerbit (dan nyaris hampir semua penerbit swasta) telah mengeluarkan buku yang tidak mencantumkan PKI dalam salah satu buku ajarnya (buku sejarah). Maka timbulah aneka protes dan dilanjutkan dengan secara sporadis atas nama pemerintah, depdiknas, kejaksaan dan segala jenis oknum-oknum pertimbangan penting tidak penting serta baik dan buruk. Selanjutnya untuk kemashalatan ummat kepuasan dan selera kekuasaan maka buku harus dibakar !.

Di banyak peristiwa sejarah, pembakaran buku seperti Kaisar Nero di masa abad-abad kegelapan; premanisme intelektual adalah warna dasar dari logika Walikota Depok Nurmahmudi yang bergelar doktor ini untuk berperan serta dalam pembakaran buku.

Logika ini, kalau ingin saya sampaikan dengan santun adalah strategi dasar untuk memusnahkan apa yang tidak disukai, ditakuti, dan dibenci dengan cara-cara melenyapkannya dari permukaan bumi. Dan tentu saja, sebagai bagian dari upaya mendapatkan penghargaan dari kepemimpinan tertinggi. Apalagi ini sangat terkait dengan buku sejarah yang diterbitkan dan bisa menjerumuskan siswa Indonesia menjadi antek-antek atau tidak kenal dengan sejarah bangsanya.

Hanya memilih buku sebagai objek yang harus dimusnahkan, seperti hancurnya perpustakaan Bagdad ratusan tahun silam oleh masuknya bangsa Mongol ke Bagdad (abad ke 7 H) dan ribuan kisah penghancuran khasanah intelektual mengingatkan selalu bahwa di negeri khatulistiwa ini, darah barbar masih mengalir untuk membenci buku ketika tidak sesuai dengan ide, ideologi, paham, dan apa saja yang dianggap merusak oleh kekuasaan. Kekuasaan memang cenderung sewenang-wenang.

ha…ha…ha….

Jangan hanya kekuasaan lho… kebodohan juga cenderung sewenang-wenang.

Makanya jangan mentang-mentang berkuasa (dan juga jangan mentang-mentang tidak berkuasa !)

Tidak sedikit buku dan ajaran sesat (bukan hanya buku pelajaran) yang beredar dan ada dimana-mana. Ada buku yang layak baca dan tidak layak baca, ada buku yang hanya mengelaborasi nafsu, ada buku yang halus dan menyesatkan, dan ada buku yang membuat kita lebih arif dan lebih sadar diri. Ada buku yang kemudian karenanya orang bisa membuat jembatan yang kokoh, akhlak yang mulia, atau menggali di kedalaman bumi. Namun, membakar buku hanya karena sebab tidak dicantumkannya PKI dan masih banyaknya pilihan untuk menegasi keberadaannya, maka pilihan untuk membakar buku, rasanya adalah kebodohan dan iklan kebudayaan dari depdiknas dan kejaksaan yang ternyata belum mampu beranjak dari paradigma lama.

Dalam konteks lain, rasanya kemiskinan juga dipandang dengan cara itu. Memberantas orang miskin, menggusur orang miskin adalah anarkis legal atas nama pembangunan. Ini jauh lebih mudah dari pada memberdayakan orang miskin untuk menjadi lebih sejahtera.

Oleh karena itu, bagaimanapun : saya harus juga ucapkan selamat atas keberhasilan Orde Reformasi Indonesia dan Walikota Depok serta berbagai kota-kota lain di Indonesia untuk membakar buku sejarah Indonesia. Semoga menjadi ketelahedanan keteladanan ini tidak dijadikan kebanggaan bagi generasi mendatang.

“Lho kok mendatang terus… Piye toh…

Cita-cita kok masih jauh terus….

Kok kita nggak nambah-nambah ya derajat kearifannya???”