Anak Terlantar dan Gelandangan Tidak Memenuhi Syarat Miskin Kok !

Sedih

Bantuan Langsung Tunai sebagai bumper sosial diberikan kepada orang miskin, setidaknya harus memenuhi sekian syarat yang disebut sebagai variabel kemiskinan :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor [kredit/non-kredit], kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

Tentu saja, disamping syarat-syarat standar di atas, masih diperlukan syarat tambahan : misalnya punya KTP untuk mencairkan dana BLT.  Lalu lurah atau kades setempat akan bilang :”Mereka kan bukan penduduk kita, bukan warga kita…, jadi nggak bisa dapat bantuan langsung tunai”.  Sedangkan mereka itu, jangankan punya KTP, untuk tidur atau memasak saja tidak punya.  Mereka penduduk sampah dan liar.  Mereka layak diberitakan, layak dikasihani, tapi sama sekali tidak layak dibantu dan tidak bisa dibantu karena tidak memenuhi syarat.

Jadi, birokrat Pemerintah seharusnya memohon maaf sebesar-besarnya kepada anak terlantar dan gelandangan karena tidak bisa membantu.  Sebabnya satu saja : Syarat miskin tidak terpenuhi.

Itu ngkali bedanya pendekatan Agama Islam dengan Pemerintah.  Agama melihat dari sisi kemanusiaan sedangkan birokrasi melihat dari segi-segi legal formal.  Jadi panteslah kalau di negeri ini, terutama di kota-kota besar Pulau Jawa, kesuburan anak terlantar dan papa tidak berhasil dibasmi sampai ke akar-akarnya, karena Pemerintah tidak mampu melihat dengan hati.  Karena anggaran dari pajak orang mampu tidak berhasil diteteskan dan ditetaskan untuk menghilangkan keterlantaran mereka dari segala deritanya.

Jadi, kalau benar pemerintah mencanangkan untuk memberantas kemiskinan dan keterlantaran, mengapa tidak menghapuskan dan memberikan bantuan habis-habisan dari kemiskinan yang paling mendasar terlebih dahulu, tidak memiliki apapun juga bahkan untuk memelihara dirinya sendiri.  Berapa banyak tempat pelatihan untuk mengentaskan kaum terpinggirkan ini, berapa banyak dana disisihkan termasuk segala apa yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menghapuskan yang terlantar, yang gila berjalan-jalan di jalan raya.  Dengan atau tanpa KTP, tanpa bertanya : ini bukan penduduk kami, ini manusia liar, ini manusia yang tidak masuk kriteria. Ungkapan yang memisahkan antara amanat para pendiri negara ini dengan kebijakan yang terjadi.

Usaha masyarakat secara parsial, dukungan tentu ada, karena tidak semua anggota masyarakat beradab rela membiarkan kehidupan seperti keterlantaran ada di muka bumi.  Namun, seperti amanat undang-undang, implementasi lapangan di negeri kita masih jauh panggang dari api. Apa pemimpin bangsa ini akan tergugah?