Pendidikan Komputasi Indonesia : Mempersiapkan Diri Menjadi Budak Microsoft

Mau atau tidak, itulah faktanya.  Pendidikan Komputer untuk SMP dan SMA yang saya tahu “diwajibkan” mempelajari Excell, Microsoft Word, Power Point, dan Sedikit dasar-dasar Dbase (MS Access).  Duta Open Source Indonesia, Betty Alisyahbana yang pernah jadi penggede di IBM Indonesia yang juga punya banyak karya (dari menyanyi sampai jualan 😀  ) tentu (ngkali) prihatin bahwa pelajaran sekolah banyak menggunakan software berbayar.  Sedangkan linux dengan open office nya yang sudah masuk ke versi 3.0 ini, kalau saja mau dipakai di sekolah-sekolah Indonesia.  Bukan hanya mudah, tapi juga sudah teruji keandalannya.  Bahkan konektivitas untuk membaca software-software lainnya jauh lebih oke dari pada punya Microsoft.

Usaha Menristek untuk mengajak Pak Bambang Sudibyo yang jadi menteri diknas barangkali sia-sia saja kalau kurikulum TIK SMP dan SMA tidak menetapkan agar Open Source menempati tempat di hati para pendidik Indonesia, khususnya birokrasi diknas.

Jadi, bisa kita perkirakan bahwa ada 3 juta siswa SMA yang diwajibkan oleh Diknas Indonesia untuk belajar software berbayar Microsoft dan pada waktunya akan menjadi pemakai dan pembeli aktif untuk memperkaya pemiliknya.  Apalagi dengan ancaman hukuman terhadap hak cipta.  Dan dengan sangat sadar Diknas Indonesia mempersiapkan anak bangsa  untuk menjadi konsumen budak microsoft !.  Duh !.

Saya kira, maklumlah kalau kita belum bisa membuat motor sendiri sehingga harus impor dari Cina atau Jepang, karena Motor Jawa  yang pernah dimunculkan pun kalah bersaing dengan Saudara Tua kita.  Tapi, semestinya di bidang Teknologi Komputasi, khususnya di perangkat lunak : Tak perlulah kita menjadi budak dari kapitalisme pasar.  Mengapa?.  Karena kita jelas punya hak untuk memilih.

Apakah Litbang diknas, dirjen, menteri melihat atau merasakan keuntungan atau kepentingan atau ketidaktahuan terhadap perkembangan open source yang saya kira sudah sangat layak diketengahkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia?.

Masuk ke kurikulum pendidikan dan menjadi bagian wajib dalam proses pembelajaran TIK di sekolah menengah sangat jelas akan menjadi aspek strategis dalam pembangunan bangsa ini dalam dunia komputasi.  Memang saya tak yakin ada kemauan cukup kuat dari pemerintah untuk mendukung penghematan biaya bagi masa depan bangsa ini.  Tapi semoga saja mereka mau mendengar juga.  Kita sih berharap begitu sehingga ada revisi dari pengajaran komputer di sekolah-sekolah menengah !.

Memang sih, dalam silabus tidak dituliskan harus menggunakan perangkat berbayar atau open source.  Namun, sepertinya pasar mengarah pada pilihan software yang sudah lebih familiar ada (microsoft office dan lain-lain).  Butuh dorongan dari birokrasi pendidikan agar para guru dan kepala sekolah ‘memaksa’ para pengajar komputer di sekolah untuk MENCOBA dan bersedia memakai software opensource dalam kegiatan keseharian.  Kalau ini mau dilakukan, tentu akan bisa mengalihkan dananya untuk manfaat lain.

Jadi, saya kira tidak ada salahnya juga, Duta Open Source Indonesia serius mendukung agar dalam proses pendidikan mulai dari sekolah dasar sudah berkenalan sistem operasi dan software-software berbasis open source.  Tentu para guru komputer, jangan berbangga telah mengajarkan siswanya untuk menjadi calon pembeli produk dari manusia terkaya di dunia ini.

Mengapa tidak !.