Siapakah Yang Berhak Mencap Seseorang/Golongan Sesat?

Pertanyaan ini kurang lebih sama saja dengan pertanyaan : Siapa yang berhak mencap seseorang adalah seorang yang shaleh?, siapa yang berhak mencap seseorang jujur?, siapa yang berhak mencap seseorang pencuri?, siapa yang berhak mencap seseorang berkelakuan seperti monyet… eh maaf manusia.  Siapa yang berhak mencap seseorang atau golongan sebagai teroris agama.

Namun ini lebih spesifik menyangkut kepada agama.  Arus utama agama adalah kitab sucinya.  Maka siapa yang berhak mengatasnamakan kitab sucinya untuk menyatakan seseorang atau sekelompok manusia yang berbeda sikap dan penafsiran terhadap kitab suci yang sama sebagai sesat, sebagai pendosa?.

Pertanyaan bisa dipersulit atau dibuat direlatifkan dengan pernyatan logikal, siapa yang paling berhak menafsirkan kebenaran ayat-ayat dari kitab suci?, khususnya setelah Nabi akhir yang wujud fisiknya telah tiada berabad silam?.

Sebelum dijawab pertanyaan mudah ini, kita bisa melihat (dan merasakan) kira-kira apa ya kesimpulan akhir dari pertanyaan-pertanyaan sejenis yang kerap dan sering diramaikan dalam diskusi-diskusi tak kunjung akhir itu.     😀

Kalau kesimpulan akhirnya pada sebuah posisi yang merelatifkan kebenaran sehingga tidak ada satupun yang berhak melindungi kelompoknya terhadap semua penafsiran dan mengasumsikan semua penafsiran menjadi benar, maka ummat akan menempatkan kitab sucinya di tataran bawah dan dikalahkan pikiran-pikiran logikal untuk menafikkan peran kitab suci sebagai tuntunan ahlak dan tauhid.  Kalau itu yang menjadi harapan jawaban dalam sebuah perdebatan panjang, maka jelas yang terjadi akan semakin mentidakdayagunakan kitab suci sebagai alat ukur kebenaran.  Membuat kitab sucinya tidak bisa melahirkan kebenaran moral dan tauhid dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat : jelas bukanlah pilihan ummat yang berusaha memegang teguh agamanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya.

Bagaimana kalau penafsiran-penafsiran yang terjadi menimbulkan pengelompokkan dan saling sesat menyesatkan.  Yang dinilai tersesat juga jelas melihat yang diluar kelompoknya adalah sesat.  Hanya karena jumlah dan kekuatan yang berbedalah yang menyebabkan “mereka” yang mayoritas lebih “berkuasa” untuk “bertindak”, bahkan dengan kekerasan yang ditimbulkan.  Demikian juga minoritas, mengatur strategi dan pilihan-pilihan logis untuk mempertahankan kelompoknya dan melakukan perekrutan untuk memelihara kelanggengan kelompoknya.

Jadi kongkritnya : Berhak nggak ummat mayoritas mencap sesat?.

Lha bukan soal mayoritas atau minoritas kok : emangnya yang minoritas tidak menganggap mayoritas sesat?.

Kalau opini saya sih jelas saja, saya akan mencap seseorang pencuri ketika dia mencuri, tapi saya tidak akan memukulinya beramai-ramai karena seseorang jelas-jelas mencuri.  Biarlah hukum yang bekerja.  Tapi jelas saya harus meningkatkan daya dan perlindungan terhadap sistem keamanan rumah atau kendaraan yang dimiliki agar terhindar dari kemungkinan pencurian berikutnya.  Karena itu, saya menaruh apresiasi atas pilihan MUI dan banyak organisasi negara Islam yang menjelaskan posisi terhadap tuntutan yang diyakini.  Alangkah lebih baiknya jika semuanya bisa dijalankan dengan santun, terorganisir dan terkendali.  Mudah-mudahan dengan begitu, dia ingat dan kembali.  Tapi bagaimana kalau tidak?.

Perlindungan.

Nah, bagaimana perlindungan itu dilakukan di negara yang tidak memberikan keputusan terhadap kerisauan sebagaian warga negaranya?  Tapi kan negara kita bukan negara hukum?.  Negara kita kan negara demokratis? tiap orang punya hak dan kebebasan untuk sesat atau tidak (Soal ini jelas Allah juga menegaskan kalau mo sesat yo sesat saja).  Apakah kita perlu menyelenggarakan pilkada atau pemilu untuk memutuskan bahwa satu aliran itu sesat !.

Susah juga neh beropini, tapi kalau saya merasa saya sangat membutuhkan penegasan dan penjelasan dari orang yang dihormati, dikagumi, atau otoritas manapun untuk menjelaskan sebuah posisi dalam menghadapi kasus-kasus aliran.    Siapapun dia, apapun jabatan dan pekerjaannya, apalagi kalau kredibilitasnya diakui maka “mencap” adalah sebuah petunjuk nyata terhadap ragam aliran yang muncul tak habis-habisnya.  Di sisi lain, jelas pula dibutuhkan kesadaran karakteristik Islam yang bebas dan membebaskan adalah bagian yang kerap menjadi perhatian.

Sepanjang yang saya pahami, menjadi Islam adalah hubungan pribadi seorang hamba dengan penciptaNya, tapi tidak juga berarti ini ada di ranah privat.  Hubungan yang terjadi adalah horisontal dan vertikal.  Kalau aliran-aliran yang muncul menimbulkan ketergantungan sebab akibat yang menyebabkan kebergantungan kepada Allah digantikan oleh pemimpin, aturan-aturan iuran yang ketat atau fasilitas-fasilitas dunia dengan pesan-pesan ketergantungan, maka saya akan mewaspadai sebagai bagian penyesatan.  Dan dalam logika ini, saya akan mencap sesat atau meyimpang dari tuntutan.  Tidak perduli apakah sudah ada fatwa atau belum.

Apakah saya berhak : Jelas saya berhak !.  Selesai.  Apakah saya benar?.  Jawabnya :  Sepengetahuan saya benar, mungkin tidak benar, tapi jelas Allah Swt akan meminta pertanggungjawaban pada waktunya. Bukan saya, juga bukan Anda !.  Jadi, kalau tidak setuju bahwa saya telah mencap sesat, maka sampeyan juga kalau tidak setuju, jangan mencap saya sesat dunk……. 😀