Ada Aliran Sesat di Antara Kita

Pertentangan terjadi kembali di Kuningan, berkisar soal Agama “Islam” – Ahmadiyah dengan warga setempat yang mayoritas bukan penganut aliran Ahmadiyah.

Sebelum dilanjutkan, perlu ditegasi bahwa tulisan ini tidak bermaksud melakukan evaluasi pada sistem nilai Ahmadiyah atau aliran keagamaan apapun,  apalagi memberikan saran untuk bertobat atau sejenisnya.  Namun, hanya bermaksud menerawang apa dan mengapa, semata dari sudut pandang pribadi dan sedikit bumbu keagamaan.

Yang Sesat Di Antara Kita.

Dalam soal kata “sesat” dan “menyesatkan”, selalu hadir dalam lingkungan kita.  Contoh sederhananya, yang melihat keindahan dunia adalah segala-galanya dan mengajak siapapun juga untuk datang pada keindahan dunia dan melupakan atau menghilangkan keyakinan bahwa kampung akhirat lebih baik terjadi setiap saat, setiap hari.  Tidak ada jedanya.

“Mereka” menganggap yang memiliki keyakinan agama  (baca : iman) adalah orang yang tersesat.  Sebaliknya pula, yang beriman akan menilai merekalah yang sesungguhnya tersesat.  Keduanya, dalam kadar tertentu berusaha berebut pengaruh untuk mengingatkan agar tidak saling “tersesat”.  Tentu saja tersesat dalam pengertian golongan masing-masing, dalam ranah berpikir kelompok, dalam ranah berpikir para pemukanya.

Yang susah dipahami adalah merasa benar di jalan sesat.  Namun, sekali lagi, tulisan ini tidak bermaksud menghakimi, hanya evaluasi versi sendiri saja.

Apa yang ditakutkan?

Apa yang kita takutkan jika anak kita, tetangga kita, saudara kita, atau isteri atau sahabat-sahabat terbaik kita memilih untuk memasuki dunia yang berbeda menurut kita.  Atau memasuki pilihan untuk sesat dan menyesatkan?.  Jelas dong, khawatir.  Kalau dari segi keimanan dan pertanggung jawaban kita, bagaimana pertanggungjawaban kita di depan Sang Maha Kuasa? dan sejumlah bla..bla…lainnya.

Saya ingin katakan, sebaiknya jauh-jauh saja dah…, agar hati menjadi tentram.  Persis seperti orang sakit jantung menyambut datangnya lebaran atau ramadhan dengan petasan !.

Pendek cerita, kekhawatiran ini mengkristal, mengelompok, dan berakhir dengan pengusiran kelompok besar kepada kelompok yang kebetulan menjadi minoritas.  Kalau minoritas ini cukup besar untuk melawan, maka sudah dipastikan pula akan terjadi adu kekuatan yang berujung pada berdarah-darah.

Peran Negara.

Meski secara teologi, saya tidak  sepaham dengan Ahmadiyah dalam semua versinya, namun juga saya juga tahu mereka adalah warga negara Indonesia yang hak-haknya sebagai warga negara dilindungi oleh hukum negara.  Artinya, tidak boleh ada maling yang dipukuli massa karena mencuri, tidak boleh ada yang dianggap sesat kemudian dihakimi oleh mereka yang menganggap dirinya benar.  Kalau negara membenarkan (artinya membiarkan kekerasan) terjadi antara sesama warga negara atau kelompok dengan kelompok lainnya, maka harus ada solusi yang arif agar tidak terjadi adu kekuatan tanpa payung hukum.

Solusi yang harus dibangun untuk ummat Islam yang kebetulan menjadi mayoritas terjaga dari kekhawatirannya atas infiltrasi yang jelas menganggu konsepsinya keagamaannya, sebaliknya pula dari pihak minoritas.  Kalau dinyatakan, sebenarnya tidak ada perbedaan, itu juga bukanlah fakta sesungguhnya.

Singkat kata, negara harus ambil peranan positip untuk mengambil keputusan yang disepakati atas nama hukum.  Mau demokrasi?, ambil suara saja !. Tapi, yang jelas, jangan biarkan konflik berkepanjangan dan berdarah-darah.  Karena, bagaimanapun, hanya negaralah yang seharusnya bertindak untuk dan atas nama kekerasan.  Kekerasan yang dipayungi aturan-aturan hukum.  Negaralah yang disepakati untuk melakukan tindakan kekerasan kepada warga negara lain.  Namun, tentu saja negara tidak boleh menutup mata terhadap kekhawatiran mayoritas atas infiltrasi atau yang dirasakan sebagai infiltrasi.

Tentu negara tidak berdiri sendiri, ada pemuka masyarakat, ada pemuka agama yang berkontribusi positif terhadap konflik yang bermuara pada ancaman keyakinan.

Peran pemuka agama.

Karena jelas konflik ini berhubungan dengan internal agama, dalam hal ini Islam, maka peranan pemuka agama, pemuka organisasi keagamaan, bersama negara harus memberikan kontribusi yang jelas bagaimana agar kejadian yang menimbulkan bibit-bibit pertentangan tak berkeputusan ini bisa dihentikan atau diminimalkan.  Tentu bersama Pemerintah.

Dialog boleh jadi menemui jalan buntu.  Kalau begitu harus jelas ada keputusan hukum untuk memastikan, bolehkan ada agama Ahmadiyah di bumi Indonesia sebagaimana agama-agama lain yang jelas perbedaannya sehingga sebagai warga negara bisa duduk bersama tanpa membahas lagi perbedaan antara keduanya atau konflik hanya dibahas bahwa mayoritas mengancam minoritas dan minoritas mengancam mayoritas!

Di sisi lain, mayoritas juga tentu mempertimbangkan hadirnya perbedaan-perbedaan (bahkan menjadi sangat berbeda) dengan keseluruhan kearifannya.

Selebihnya, tentulah di kampung akhirat nanti, Allah SWT memutuskan pilihan hambaNya.