Sains-Inreligion

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Prita Mulyasari Tentulah Akan Kalah Di Pengadilan?

Posted by agorsiloku pada Juni 9, 2009

Seorang bernama Prita Mulyasari, sakit, datang ke rumah sakit OMNI International Hospital, mendapatkan perlakuan yang dinilai tidak semestinya.  Lalu si korban menuliskan kejengkelan atas perlakuan buruk yang diterimanya, dijawab dengan model-model hukum pencemaran nama baik karena menuliskan pengalaman buruknya ke teman-temannya melalui email. Lalu email tersebar luas di milis-milis.   Kalau ada lagi yang menulis email, lalu ada yang menyebarkan email jenis apa saja, maka penulis pertama akan berpeluang menghuni hotel Prodeo.  Terlepas dari isinya fitnah atau fakta.  Hebatnya lagi, Jaksa juga bisa menambahkan “sesuatu” sehingga Ibu Prita bisa segera dijebloskan ke penjara.  Belum lagi hukuman denda yang ratusan juta yang harus dipikulnya.

Hebatnya lagi, Kejati Banten memberikan pujian atas tindakan Jaksa seperti dirujuk oleh salah seorang komentar pada blog ini.       Meskipun Omni juga menuai badai dari berbagai pihak atas sikapnya tersebut, tapi apakah pengadilan akan memenangkan Ibu Prita, apakah jika dimenangkan maka ibu Prita akan direhabilitasi nama baiknya, apakah akan ada konpensasi sewajarnya atas hotel prodeo yang diinapinya secara paksa, apakah Jaksa yang dinilai tidak profesional oleh atasannya di Pusat akan mendapatkan hukuman setimpal?, apakah akan ada perlindungan lebih baik atas kebebasan mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis?  Kalau DPR meminta agar RS Omni meminta maaf kepada Ibu Prita itu sudah cukup?  Apakah pesan Ibu Menkes yang terasa setengah hati itu menyejukkan hati masyarakat yang merasa teraniaya oleh keangkuhan kekuasaan?

Kalau saja atau umpama atau berandai-andai yang menulis surat dan yang menjadi korban itu adalah Isteri dari Kajati atau isteri jaksa, ataukah isteri gubernur, ataukah isteri Presiden?  Apakah peribahasa (?) semua sama di mata jaksa hukum akan berlaku?  Seandainya anak Pak Kejati yang menjadi Ibu Prita, apakah akan ada pemikiran seprofesional itu?

Kita tak ragu, sebuah hadis menjelaskan :”Sungguh seandainya jika anakku Fatimah mencuri, maka aku potong tangannya !”  Kita tahu, hadis ini menunjukkan semua sama di mata hukum!

Kemudian, menjadi terasa berat untuk menjawab : Akankah Ibu Prita dimenangkan oleh keadilan dan hati nurani para penegak hukum?  Akankah RS OMNI berjaya dengan semua langkah-langkah hukumnya?  Jelas, saya tidak setuju sama sekali RS OMNI ditutup, kerugian pula ini.  Tapi meluruskan apa yang seharusnya bisa dibenahi dalam dunia kesehatan sehingga hal-hal negatif bisa semakin dieliminasi adalah tanggung jawab Pemerintah dan Swasta yang berbisnis di bidang ini.

Selain Prita Mulyasari, penulis surat pembaca pun, di masa reformasi ini, bisa dituntut pengadilan (tapi kenapa bukan media massanya saja ya !)

Terus terang, hati kecil saya sangat pesimis bahwa perkara Ibu Prita akan dimenangkan, keadilan akan ditegakkan, dan hak-hak pasien akan mendapatkan tempat yang selayaknya.  Biarpun Jaksa agung turun tangan, Komnas Ham berbicara, DPR memanggil RS OMNI, bahkan andaipun Presiden ikut memberikan dukungan atau Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukumnya.

Antara lupa-lupa ingat, Keputusan MA yang sudah pasti kepastian hukumnya, apakah semua bisa dilaksanakan?, Apakah korban Tragedi Mei dibuka?, Apakah korban Lapindo yang sudah diterima Presiden sekalipun mendapatkan penggantian yang benar dan tepat sesuai janji?

Negeri yang aneh !

Semoga Ibu Prita dan pasien-pasien lain, para penulis surat pembaca, atau para penyebar informasi tetap berjuang untuk negeri ini.  Kalaupun Ibu Prita kalah nanti di pengadilan, jangan pernah bersedih dan putus asa, jalan panjang menuju kebebasan dan kemakmuran memang masih jauh dari cita-cita.  Kalaupun Ibu Prita dibebaskan dari tuntutan hukum, akankah kerugian material diganti?  Kalau tidak, jelas, masyarakat masih jauh dari menang.

Rasanya, logika keadilan memang masih di bawah karpet…

Iklan

8 Tanggapan to “Prita Mulyasari Tentulah Akan Kalah Di Pengadilan?”

  1. Pengacara Sehat said

    Landasan Hukum Untuk Melawan RS Omni International Alam Sutera

    Definisi pelaku usaha di UU No. 8 tahun 1999 tentang Praktek Kesehatan: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

    Rumah Sakit Omni Internatioonal Alam Sutera (RS OIAS) adalah pelaku usaha karena berbentuk badan hukum, melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah negara RI yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, yaitu kesehatan. Dalam hal munculnya kasus di mana konsumen (Prita) tidak dapat memperoleh hasil rekam mediknya, RS OIAS melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti yang dikatakan pada Pasal 7 huruf b UU No. 8/1999, yaitu “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

    Konsekuensi RS OIAS dalam kasus ini karena tidak memberikan informasi medis (hasil laboratorium) yang benar pada Prita sehingga berakibat Prita mendapatkan penanganan medis yang salah, yaitu penangan medis untuk demam berdarah padahal Prita tidak sakit demam berdarah, maka RS OIAS patut diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 1999.

    Pasal 8 UU No. 8 ayat (1) huruf a tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”.

    Karena melanggar Pasal 8 ini, maka sebagai pelaku usaha penjual jasa RS OIAS dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Adapun bunyi Pasal 61 adalah: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Sedangkan Pasal 62 Ayat (1) berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 M (2 milyar rupiah)”.

    Bagaimana mungkin konsumen telah membayar biaya pengobatan seperti yang disodorkan oleh RS OIAS sebagai kompensasi pengobatan kepada konsumen yang pada kenyataannya ada kesalahan laboratorium dan tindakan yang diambil, tidak boleh protes atau berkeluh kesah kepada sesama? Yang kemudian pihak RS OIAS lalu menuntut konsumen yang patut diduga mereka rugikan? Hebat sekali RS OIAS itu.

    Kesalahan rekam medik dan penanganan medik sudah sering terjadi di berbagai RS bertaraf International di Indonesia. Namanya saja International tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan International. Tidak ada dasar hukumnya yang jelas sebuah RS boleh asal pakai kata International. Apa karena bangunannya bagus, berpendingin udara, ada restoran, ada fasilitas pijat refleksi dan pijat lainnya terus boleh menyandang International? Siapa di Departemen Kesehatan yang berwenang memberi kata International dan mengauditnya setiap tahun? Tak jelas itu.

    Apa Yang Harus Dilakukan Prita

    Untuk itu selain melanjutkan persidangan yang sedang berjalan, saya menyarankan kepada team penasihat hukum Prita untuk menuntut balik RS OIAS tentunya beserta para dokter yang menangani Prita dengan menggunakan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menang atau kalah tinggal kepiawaian para pengacara yang membela Prita di muka hakim.

    Pelajaran bagi sebuah RS dan para korps kedokteran, jika memang terjadi kesalahan lakukan permintaan maaf dan segera ditindaklanjuti dengan penanganan yang baik tanpa membebankan lagi biaya kepada konsumen. Ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1): “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

    Suka

  2. indrasakti said

    saya pingin tau masih ada kah orang yang berobat ke RS OMNI Cowboy. Kalo saya dan keluarga jelas-jelas ga bakal mau berobat ke situ RS OMNI Cowboy, gila apa protes penjara atau tembak mati. Para Dokter bisa berkuasa sekali di sana dia bisa test2x serum atau obat bius sesuka dia … sadis ga!!! tanpa kita bisa protes. Mungkin dokter sana beranggapan pasien adalah “KELINCI PERCOBAAN” …. satu kata lagi sadis bin kejam.

    Suka

  3. […] Bu Prita Mulyasari atasnama IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bersedia menanggung Rp. 102.000.000 jika vonis pidana denda 204 jut. jatuh kepada @Neng […]

    Suka

  4. lovepassword said

    http://sawali.info/2009/11/30/ulang-tahun-ke-2-tpc-dan-martil-uu-ite-sebuah-refleksi/

    Suka

  5. lovepassword said

    YAng juga perlu kita pikirkan : Kasus Prita itu menjadi begitu di blow up karena saat itu menjelang kampanye. Sehingga semua pihak berkepentingan Prita keluar dari tahanan, termasuk tentu saja pemerintah. Karena semakin lama Prita ditahanan popularitas pemerintah bisa anjlok. Kalo menjelang kampanye itu jelas tidak menguntungkan.

    Lha sekarang ini apakah tekanan yang sama bisa sekuat seperti saat masa-masa kampanye dulu. Mari kita lihat seberapa konsisten para politikus kita.

    Kita bisa melihat dalam kasus bencana alam, perhatian partai politik besar sekali pada saat bencana itu ada menjelang kampanye. Tetapi terhadap bencana yang terjadi setelahnya, betapa besar beda tanggapannya. Cuma sedikit sekali partai yang bergerak. Memang negeri yang aneh. 🙂

    Suka

  6. […] di Keistimewaan Babi (bag.5) lovepassword di Keistimewaan Babi (bag.5) lovepassword di Prita Mulyasari Tentulah Akan … lovepassword di Prita Mulyasari Tentulah Akan … Dapatkan ratusan jut… di Prita […]

    Suka

  7. RAHMATIA said

    asalamualaikum warahmatulahi wabarakatu..ibu maaf sebelumnya menyinggung kasus ini,,,cuman saya ingin bertanya kepada ibu UUD dan PASAL berapa aja yang dikenakan oleh kasus ibu ?

    Suka

  8. […] bukan kasus mengenai Prita Mulyasari yang diobok-obok karena mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit. Juga bukan tentang anak terlantar […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: