Sains-Inreligion

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penyelesaian Korupsi Secara Adat/Seremonial.

Posted by agorsiloku pada Agustus 10, 2008

Beruntung memang pelaku atau dugaan pelaku korupsi di negeri ini.  Khalifah Pemimpin Negeri Mimpi Indonesia yang sampai sekarang masih belum berhasil mengurusi Korban Lumpur Lapindo, dinasehati oleh sejumlah tokoh agar tidak menyelesaikan kasus korupsi secara adat.  Contohnya pun tidak tanggung-tanggung, nama Amien Rais dan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri yang tidak pernah diselesaikan dan diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Memang repot sih, buat saya, kalau Kaban, Rohkmin, silahkan saja diperiksa secara hukum.  Kan ini bukan NKAI (Negara Kesatuan Adat Indonesia), tapi NKRI NHRI (Negara Hukum Republik Indonesia).  Jadi, kalau ada masalah yang ditegasinya oleh hukum dan segala pernak perniknya.  Apalagi itu menyangkut Bapak Reformasi Amin Rais.  Kasihan kan beliau, hanya dengan salaman saja maka selesailah persoalannya, namun tidak pernah terbukti atau dibuktikan bahwa beliau bersalah atau tidak bersalah.   Seharusnya tuduhan yang sudah sampai ke publik, diselesaikan secara hukum. Bersihkanlah nama Beliau dari segala prasangkaan.  Bukankah ini namanya transparasi hukum.

Begitu juga kasus Kaban, kalau Beliau tidak bersalah, hukum menegasi.  Kalau bersalah, hukum “salaman” jangan dipakai dunk.

Kapan sih kita akan kedatangan Imam Mahdi pemimpin bangsa Indonesia yang bisa memegang amanat dan tidak semakin banyak orang miskin, ataukah waktu sekarang terlalu sibuk untuk pemilu berdamai dengan korupsi demi kemenangan pemilu yang akan datang.  Semoga tidak.

Betapa tipis harapan anak bangsa ini pada pemberantasan korupsi yang marak seperti virus brontok.

Mudah-mudahan, berita yang dari Harian Kompas itu adalah kebohongan besar.  Presiden adalah pemimpin negara dan pemerintahan yang akan menempatkan amanat hukum sebagai amanat untuk keadilan dan perdamaian.  Semoga Republik Mimpi tetap jaya.

Sudah bosan mencaci Indonesia, jadi saya ingin memuji langkah penyelesaian Adat ini.  Tapi kok susah ya….

Iklan

5 Tanggapan to “Penyelesaian Korupsi Secara Adat/Seremonial.”

  1. cuma saran aja.
    Mending koruptor itu di taroh di tanah abang -disuruh lari, terus diteriakin copet.
    seru tuh

    Suka

  2. Hi Hi hi. Koruptor dipasang Jas hujan wae dibela sama Jaksa, apalagi diteriaki copet. Mengko ono sing ngomong melanggar HAK.

    HAK …ayo HAK . Hak lagi. Aemmmmmm……

    Yak bagus terus maem lagi. Hak…Hak…Ayo Hak lagi.

    Aemmmmm…..

    maem yang banyak. Ayo Hak lagi.

    Suka

  3. aricloud said

    Pemberantasan korupsi juga merupakan fenomena gunung es. Masih mending kalau gunungnya everest (esnya banyak) tapi ini gunung jayawijaya. Esnya sedikit di puncak doang.
    Dari mulai bikin KTP apalagi sampe urusan proyek..weleh, korupsi sudah menjadi adat istiadat bangsa indonesia (makanya kebanyakan penyelesaian juga secara adat).
    Jadi harus masuk buku pelajaran SD tentang Budaya Indonesia yang paling dominan saat ini: Korupsi dan Kolusi!

    KPK juga galaknya ke DPR doang, kalo sudah merambah ke Eksekutif melempem
    Padahal penyelewengan jauh lebih besar di Eksekutif (maklumlah KPK kan bagian dari eksekutif jg).

    Kalo udah gini sampe kebawa ngimpi deh : kapan ya Al Mahdi akan datang?
    tapi kalaupun beliau datang apa lantas kita berani percaya? Bagaimana kalo tiba-tiba al-mahdi itu dari Taliban atau Al Qaeda? Hayoo… siapa berani ikut?

    Suka

  4. NdaruAlqaz said

    kasihan tuh senbenernya kpk sama polisi yang ngurusi korupsi. dulu pas ada tyim pemeriksa mau memeriksa kantor sesneg, eh mensesneg minta ke presiden untuk menunda hari pemeriksaan, dan eh-nya lagi presiden mengabulkan, padahal yang bilang “periksa korupsi kalo perlu hingga ke istana”-kan presiden sendiri, mau periksa ke kantor sesneg aje dipersulit….

    PREEETTTT…..

    @
    Jangan aneh, kita maklum saja. Ada contoh lain baru-baru ini : kewajiban perusahaan batu bara yang harus membayar royalti ke pemerintah trilyunan rupiah itu akan juga dimenangi swasta. Pemerintah pastilah akan berbaik hati (atau mengalah) kepada perusahaan-perusahaan itu. Pemerintah memang baik hati untuk pengusaha. Masih ingatkan, kasus BLBI yang pelakunya malah diterima di istana negara. Alangkah baik hatinya.
    Ingat juga kan janji presiden untuk menyelesaikan korban tragedi kebodohan yang menyebabkan luapan lumpur lapindo. Pemerintah pastilah melindungi industri pertambangan. Soal korban lumpur, presiden telah berjanji akan menyelesaikan. Presiden tentu saja ingin menyelesaikan. Namun, tentu kita juga maklum, presiden baik hati, tak mungkin memaksa PT Lapindo Brantas bertanggung jawab penuh. Jadi biarlah Pemerintah menangani.

    Suka

  5. Secara adat? Emangnya ini soal pertikaian antar kampung. inikan urusan negara, ya harus diselesaikan secara hukum negara ini dunk.

    Dan hukum negara yang sudah bobrok ini setidaknya bisa dijalankan sebaik mungkin agar tidak terlalu terlihat bobroknya

    @
    mungkin melihatnya begitu… seperti pertikaian menjelang pilpres kampung.
    Ah yang bener negara ini negara hukum… jangan-jangan sudah jadi negara adat 😦

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: