Bencana Lumpur dan Kearifan Pemerintah

Tadi malam 24/11/06, SBY prihatin atas “disarter” lusi (lumpur Sidoarjo). Lusi, betul-betul menunjukkan dibutuhkannya kearifan dan kejujuran atas semburan lumpur yang ditimbulkan. Tidak dipenuhinya Standar Operasi dan Prosedur dalam pengeboran., adalah pemicu yang sah dan meyakinkan. Upaya mengelakkan dengan kejadian dua hari sebelumnya (gempa di Yogya) terus juga dikumandangkan. Yah, kalau cassing sebagai pelindung saat pengeboran tidak dipasang demi menghemat, lalu kemudian terjadi musibah. Maka musibah itu, tidak diharapkan, tapi memang datang dari kesengajaan yang kemudian menimbulkan bencana dahsyat (ini yang mungkin tidak diperhitungkan oleh doktor pimpro pengeborannya). Tidak terbayang, bahwa setelah sekian bulan, kami yang tinggal lebih dari 800 km mulai terkena akibatnya. Mendapat giliran pemadaman listrik akibat meledaknya pipa gas yang “kebetulan”, setelah beberapa bulan tanah di sekitar semburan lumpur menurun, lalu pipa gas di situ mulai dievaluasi 3 minggu yang lalu (atau berarti sekitar akhir Okt 06 lalu). Sungguh, tidak dibayangkan (tidak diduga) bahwa penurunan permukaan tanah di situ bisa menyebabkan pipa meledak dan menjadikan isteri kehilangan suaminya, anak kehilangan bapaknya. Sebuah kedukaan yang tidak bisa sekedar diucapkan yang mulai Mr. Menko Kesra — yang kebetulan juga bagian dari kepemilikan Lapindo Brantas – perusahaan publik- yang dijual tanpa babibu — yang akan memberikan ala kadarnya kepada ahli waris sebesar Rp 2 Juta = (kurang lebih 3 kali UMR, Upah Minimum Regional)

Alam sedang menunjukkan kepada kita, kebodohan, kecerobohan, ketidakjujuran,dan ketidaksungguhan menangani memiliki resultante arah yang akan terus berakumulasi menggelinding lebih dari yang dapat diperkirakan. Lumpur dari sekedarnya, naik menjadi 20 ribu meter kubik, 50 ribu, 70 ribu, 126 ribu. Dan, berita terakhir 150 ribuan meter kubik. Apa yang diangankan para ahli, geolog, bupati, gubernur, menteri sampai presiden melalui tim anti lumpur lapindo, seperti diperolokkan oleh jawaban jawaban diam dari lumpur ketika “aksinya” menambah jumlah semburan lumpur membuat semua kesombongan terpurukkan.

Ketika Pak Presiden menyebut disarter (bencana ya artinya). Maka pemerintah harus turut berbagi anggaran untuk mengatasi musibah disengaja ini. Tentu ini sudah seharusnya, memangnya apa sih kerja Pemerintah. Kan dia juga mengawasi pekerjaan pengeboran, ada amdalnya dan lain-lain. Jadi kalau tidak mau bertanggung jawab, namanya tidak arif.

Hanya saja, ketika disebut sebagai bencana lalu menjadi MURNI KECELAKAAN, maka dimensi hukumnya menjadi lain. Kecerdasan Lapindo (baca : KEJAHATAN PEMERINTAH) adalah mengkondisikan pembiaran kesalahan prosedur pengeboran menjadi musibah yang tidak dikenai hukum. Menghubung-hubungkan dengan gempa di Yogya yang berdekatan dengan kejadian semburan lumpur adalah upaya membebaskan diri dari kesalahan prosedur. Penjualan Lapindo juga menyisakan sejuta pertanyaan?. Hebat ya, pembelinya pastilah seorang buta tuli tapi sangat kaya. Mengapa, ya terang toh. Ia membeli sapi kurus yang sedang sakit. Pastilah pemilik lama Lapindo dan pemilik barunya sama-sama bahagia dan untung besar sehingga jual beli terjadi. Suudzon ya?. Iya, emang berprasangka/hipotesis. Sebuah kondisi tak logis terjadi pada penjualan perusahaan publik ini. Aneh, Pemerintah hepi aja lagi.

Murni Kecelakaan sebagai isu pertama dan berlanjut sampai sekarang (karena memang untuk membuktikan semua kesalahan prosedur itu susah – harus nyelam di kedalaman lumpur 3000-an meter. Ini hanya Antareja yang bisa. Antareja adalah anak sulung Bima dan Nagagini. Sayang beliau mati karena menjilat telapak kakinya. Padahal dia punya kesaktian menembus bumi.) maka Lapindo Brantas benar-benar bisa membersihkan diri dari kesalahannya. Nanti para pengebor dan calon geologist akan mencatat dalam catatan kuliahnya. Khusus untuk Indonesia, tidak perlu dipasang casing waktu melakukan pengeboran, seberapapun dalamnya. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang salah adalah lumpurnya, gasnya.

Pemerintah terdengar arif memang menghadapi bencana ini. Seluruh saran dan niat baik telah ditunjukkan. Penderitaan korban langsung dan tidak langsung juga telah mendapatkan perhatian dan sentuhan-sentuhan kedukaan. Semoga kearifan itu tidak pada kelas lip servis saja. Tapi benar-benar demikian. Juga masyarakat yang ada di Jawa Timur dan yang sedang merantau.

Mudah-mudahan juga tidak lagi ada korban kambing dilempar ke lusi itu. Biarpun yang dilempar itu sapi atau kerbau, satu atau puluhanu ntuk ritual menutup semburan lumpur. Jelas tidak menyelesaikan masalah. Saya yakin, biarpun yang dilempar itu juga saya atau direktur lapindo atau pemiliknya, bupati, atau gubernur malah masalahnya akan lebih besar lagi. Kambing saja sudah menyakitkan, apalagi manusia. Jadi tidak boleh.

Apakah do’a menyelesaikan masalah. Karomah!?. Saya percaya, do’a adalah keniscayaan tersendiri. Tapi, sajen nggak. Jadi jangan biarkan Pemerintah dan ulama di situ membiarkan terjadi pelemparan serupa lagi ya.

Mudah-mudahan Pemerintahan SBY, tidak termasuk katagori Pemerintahan yang zalim dan membiarkan rasa keadilan dikoyak-koyak begitu rupa. Mudah-mudahan indikasi yang telah ditunjukkan dalam menangani kasus ini tidak mengarah untuk membenarkan memang penanganan lusi ini buruk sekali dalam implementasinya.

Mudah-mudahan pula Pemerintah tidak mati seperti Antereja yang menjilat tapak kakinya sendiri.